“Kita bertanya pada diri sendiri: Apa yang menyebabkan Amerika menjadi negara besar?¡¦Kami telusuri dan temukan bahwa itu adalah paten, dan kita mesti memiliki paten” (K. Takahashi, Dirjen pertama Kantor Paten Jepang tahun 1885) 

Tanggal 29 Juli 2003 lalu, pemerintah telah memberlakukan UU no. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ini melengkapi dua UU lain seputar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu UU No. 14 dan 15 tentang Paten dan Merek yang diberlakukan sejak 1 Agustus 2001. Ketiganya merupakan hasil perubahan atas UU sebelumnya yang disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan global. Banyak optimisme menyembur akan makin terjaminnya kekayaan intelektual para inovator dan kreator dalam segala bidang. 

Namun, khusus mengenai UU Paten, di saat jumlah paten dalam negeri di bawah 5%, manfaat terbesar UU Paten jelas dirasakan oleh teknologi bangsa lain yang masuk ke negeri kita. Tentu itu tidak masalah, sebab melindungi hak-hak orang lain merupakan bagian dari tatakrama pergaulan internasional. Disamping akan berpredikat good boy¡¦di mata internasional, juga mungkin terhindar dari berbagai ancaman seperti pencabutan status GSP (Generalized System of Preference, kemudahan pajak ekspor) atau embargo. Namun, dengan paten dalam negeri di bawah 5% tetap akan masuk dalam Priority Watch List WTO. Sebuah status yang jelas tidak enak. 

Karenanya pemberlakuan UU Paten haruslah dijadikan alat tuk memacu kita meningkatkan paten domestik agar benar-benar memberi manfaat terbesar buat diri kita, dan melepaskan diri dari status-status yang tidak nyaman di dunia internasional. Di sinilah masalahnya, membuat UU itu gampang, tapi menarik manfaat darinya justru yang susah. Terbukti, belum ada peningkatan signifikan jumlah paten domestik sejak diberlakukan 2 tahun lalu. 

Pola Jepang 

Kata-kata Takahashi di awal tulisan ini menggambarkan tekad kuat pemerintah Jepang menjadikan paten sebagai sarana mengejar ketertinggalan (catch up). Namun demikian, tekad pemerintah saja, khususnya kantor paten, tidaklah akan menemukan maknanya jika tidak ada kesadaran masyarakatnya mengenai pentingnya hak paten. Adalah industri Jepang yang merealisasikan tekad pemerintah ini. Sejak sebelum perang dunia kedua, industri Jepang sudah memiliki perhatian kuat akan paten ini. Terbukti dengan dibentuknya Japan Patent Association tahun 1938 yang menaungi perusahaan-perusahaan terkemuka Jepang. Hasilnya, pada tahun 1958 Jepang tercatat menjadi negara yang tertinggi angka aplikasi paten dan utility model (paten sederhana) per tahunnya. Kini di perusahaan-perusahaan Jepang sudah terbentuk suasana kerja yang disebut Granstrand sebagai budaya paten (1999). 

Beberapa hal perlu dicatat dari sejarah paten Jepang. Pertama, pelaku utama paten adalah industri, sementara kantor paten dan para konsultan paten adalah pendukungnya. Ketiganya menjadi soko guru paten Jepang (Rahn, 1983), sementara universitas, lembaga riset pemerintah, dan masyarakat pada umumnya tidak memberi sumbangan yang signifikan, setidaknya sampai terjadi perang paten antara Jepang dan Amerika tahun 80-an. 

Kedua, ditinjau dari kualitasnya, paten Jepang umumnya tidak terkategori pada terobosan-terobosan teknologi (core patent) tapi lebih pada teknologi penyangga (surrounding patent). Namun sejak terjadi perang paten, kualitasnya semakin meningkat bahkan dalam jenis teknologi tertentu justru berada di peringkat teratas, seperti barang logam olahan, mesin dan peralatannya, serta kendaraan bermotor. Sementara dalam besi-baja, kimia, dan peralatan listrik berada di peringkat kedua setelah Amerika (Granstrand, ibid). 

Ketiga, perang paten dipicu oleh gerakan pro-paten di Amerika tahun 80-an yang kemudian memangsa perusahaan-perusahaan Jepang sebagai pelaku pelanggaran paten. Di luar dugaan, kasus ini memicu gerakan pro paten serupa di Jepang, yang menyebabkan kesadaran paten melanda seluruh lapisan masyarakat, tidak terbatas pada 3 soko guru tadi. Kalangan pers memompakan semangat untuk melawan paten dengan paten, kalangan universitas mulai mendirikan TLO (Technology Licensing Office) dan masyarakat mulai mendirikan perkumpulan para penemu, termasuk ibu-ibu rumah tangga. Ini yang kemudian meningkatkan paten Jepang, baik kuantitas maupun kualitas. 

Pelajaran 

Studi-studi mengenai industrialisasi Jepang (Odagiri dan Goto, 1993) ¡¦juga Asia Timur lain ¡¦menyimpulkan bahwa inti keberhasilannya terletak pada kemampuan menyerap dan mengasimilasi teknologi dan pengetahuan luar ke dalam sistem pengetahuan domestiknya. Salah satunya adalah melalui strategi paten seperti diceritakan di atas. 

Belajar dari kasus Jepang, beberapa hal dapat dikemukakan di sini. Pertama, pemberlakuan UU Paten haruslah merupakan bagian terpadu dari upaya kita meningkatkan kemampuan teknologi industri nasional. Sulit dibayangkan peningkatan paten domestik akan terjadi bila tidak didukung oleh kemampuan teknologi industri nasional. Sebab industri merupakan pusat aktifitas teknologis dan inovatif yang akan menghasilkan paten. Juga industri merupakan muara dimana hak paten yang dihasilkan unit-unit produktif masyarakat yang lain dapat diterapkan, seperti dari kalangan universitas, lembaga riset pemerintah, dan juga kalangan perorangan. 

Kedua, di tahap awal, explorasi paten dalam negeri janganlah terpaku pada terobosan-terobosan teknologi, tapi lebih pada teknologi penyangga atau paten sederhana. Ini dapat kita jadikan pembelajaran menuju terobosan teknologi. 

Ketiga, harus ada pensiasatan¡¦oleh pemerintah bagi aplikasi paten dalam negeri kita, bukan semata dimurahkannya biaya aplikasi, tapi yang terpenting adalah kemudahan prosedur aplikasi dan penerapan standar pemeriksaan yang tidak terlalu ketat. Paten-paten Jepang sebelum perang paten umumnya kurang berkualitas ditinjau dari penyajian aplikasi (khususnya bagian deskripsi dan klaim) serta secara teknis tidak seratus persen baru. Padahal satu dari 3 syarat dikabulkannya aplikasi paten adalah kebaruan. 

Keempat, perlu upaya sungguh-sungguh mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan kreatif dan inovatif. Ini dapat dilakukan melalu berbagai advertensi media yang menyajikan program-program inovatif (kuis, peragaan, dll.) serta mengadakan perlombaan-perlombaan ilmiah. 

Kelima, perlu dibuka kran seluas-luasnya bagi munculnya konsultan-konsultan paten baru, tidak seperti sekarang yang dibatasi pada 42 konsultan, yang umumnya berlatar belakang hukum. Di negara lain, konsultan paten terbuka juga bagi para insinyur atau latar belakang kesarjanaan lain asal kompeten menangani paten. 

Penutup 

HKI kini sudah menjadi tatakrama¡¦dalam perdagangan internasional yang harus dipatuhi oleh negara manapun, terutama yang tergabung dalam WTO. HKI menjadi wacana yang sejajar dengan HAM dan Lingkungan, bahkan Demokrasi. Tidak mematuhinya mengakibatkan berbagai sangsi tertuju pada negara tersebut. 

Pemberlakuan UU Paten adalah dalam rangka mematuhi tatakrama global tadi. Namun di kala paten dalam negeri masih di bawah 5%, bukan teknologi anak negeri yang dilindungi tapi milik orang lain. Kita perlu strategi mensiasati peningkatan paten domestik seperti diuraikan di atas. Pensiasatan di sini tidak harus melahirkan predikat bad boy¡¦manakala dilakukan dengan talenta dan percaya diri. Dengan berat hati penulis katakan bahwa dunia kapitalis ¡¦yang kita sukarela berada di dalamnya ¡¦adalah sebuah arena pertarungan talenta guna meraih keuntungan nasional masing-masing sambil dibungkus oleh tatakrama internasional yang (kita anggap) manusiawi. 

Bukankah ini makna sesungguhnya kita memberlakukan UU HKI?

Pencarian artikel ini: