Tulisan ini merupakan hasil survey literatur dan analisis ekonomi yang membahas dua isu, menyajikan data potensi ekonomi industri kelapa sawit dan persepsi ekonomi kemelut minyak goreng di Tanah Air pada beberapa waktu belakangan ini. Karenanya, tulisan ini jauh dari keinginan untuk memberikan suatu rekomendasi kebijakan, tetapi hanya memberikan pengayaan wacana tentang permasalahan yang ada. Semua data mengacu pada referensi yang disertai dengan alamat universal resource locator (url) untuk memudahkan pembaca melakukan rekonfirmasi.

Sekilas Industri Sawit
Bila kita coba telusuri dari berbagai sumber, tahulah kita bahwa kelapa sawit (Elaeis guineensis) berasal dari kawasan tropis Afrika, yang tersebar di hutan hujan Sierra Leone hingga Republik Demokratis Kongo. Pertama kali dibawa ke Bogor pada tahun 1948 dan sampai awal tahun 1970-an, penanamannya didominasi oleh perusahaan besar [1]. Saat ini, Indonesia dikenal sebagai produsen terbesar produk kelapa sawit, nomor dua setelah Malaysia. Banyak kalangan memperkirakan bahwa di masa depan, Indonesia akan menjadi produsen produk kelapa sawit terbesar di dunia. Alasan utamanya, masih tersedianya lahan yang sangat luas dibanding ketersediaan lahan di negeri jiran, Malaysia, dan tingkat produktivitas yang semakin meningkat..

Tabel 1. Luas kebun kelapa sawit tahun 2006
Propinsi Luas Area (juta hektar)

Nangroe Aceh Darusalam 0,22
Sumatera Utara 0,68
Sumatera Barat 0,20
Riau 1,40
Lain2 (Sumatera) 1,25
Total Sumatera  3,75
Jawa 0,02 0,20
Kalimantan Barat 0,46
Kalimantan Tengah 0,34
Kalimantan Selatan 0,20
Kalimantan Timur 0,20
Total Kalimantan  1,20
Sulawesi 0,12 0,12
Papua 0,06 0,06
Total  5,15
Sumber: Bangun [1], p.3.

Pertumbuhan luas area kebun sawit sejak tahun 1994-2006 mencapai rata-rata 200 ribu hektar/tahun. Dari tabel 1 terlihat bahwa Sumatera mendominasi area kebun sawit (73%), menyusul Kalimantan (23%) dan sisanya berada di Jawa, Sulawesi dan Papua (4%). Area Sumatera lain-lain meliputi Sumatera Selatan dan Jambi. Sedangkan proporsi kebun sawit di Sumatera Utara (terutama di daerah Langkat, Simalungun dan Labuhan Batu) dan Riau mencapai 40% dari total luas area. Total produksi minyak mentah sawit atau biasa disebut minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO) di tahun 2006 diperkirakan mencapai 15 juta ton [1].

Saat ini produsen kelapa sawit di Tanah Air terbagi menjadi tiga golongan: Perkebunan Rakyat (Smallholder) sekitar 34% dari total area, Perkebunan Pemerintah (Public Plantation) sekitar 12%, dan Perkebunan Swasta Besar (Private Plantation) sekitar 54% [2] dan [5]. Perkebunan Rakyat mulai masuk ke bisnis ini pada tahun 1975 [1] dan dilaksanakan dalam skema Perkebunan Inti Rakyat (PIR).

Luas area kebun sawit dan produksi CPO pada periode 1995-2003 menunjukkan kecenderungan peningkatan sebagaimana terlihat dalam diagram 1 di bawah ini.

Diagram 1. Luas Area Kebun Sawit dan Produksi CPO (1995-2003)

Diadopsi dari Prasetyani dan Miranti [5], p.2 (Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, GAPKI, diolah).

Sedangkan luas area kebun sawit untuk tahun 2004-2006 mencapai masing-masing 4,1 juta, 4,9 juta, dan 5,2 juta hektar, dengan jumlah produksi CPO diperkirakan masing-masing mencapai 12,2 juta, 13,6 juta, dan 15 juta ton dalam periode yang sama [4, pp. 14-15].

Dari sisi produktivitas lahan perkebunan (produksi Tandan Buah Segar/TBS per hektar), paling tidak sampai dengan tahun 2003, prestasi Indonesia masih sedikit dibawah Malaysia dengan tingkat produktivitas 3,04 ton TBS/ha dan Malaysia 3,83 ton TBS/ha. Berbagai penyebabnya antara lain: mutu bibit sawit yang kurang baik, masalah pemupukan dan proses regenerasi pohon sawit yang terlambat [5]. Sedangkan dari sisi produktivitas hasil berdasarkan pemilik kebun, Perkebunan Rakyat memiliki tingkat produktivitas paling rendah dibandingkan dengan Pemerintah dan Perkebunan Swasta Besar.

Tabel 2. Produktivitas Kebun Sawit, CPO dan Minyak Biji Sawit/PKO (Palm Kernel Oil)
Ton TBS/ha  CPO/ton TBS (OER) PKO/ton TBS (OER)
Perkebunan Rakyat 13 (18%) = 2,34-2,5 ton CPO (4%) = 0,52 ton PKO
Perkebunan Pemerintah 23 (21-24%) = 4,8-5,5 ton CPO (4-4,6%) = 0,91-1,06 ton PKO
Perkebunan Swasta Besar* 23 (20%) = 4,6 ton CPO (4,7-5%) = 1,08-1,15 ton PKO
Sumber: Bangun [1] p.6; Prasetyani dan Miranti [5], p.3. Diolah.
* : berbagai sumber lain (official website Perkebunan Besar Swasta)
Tingkat productivitas kebun di hitung berdasarkan jumlah ton TBS/ha.
OER: Oil Extraction Rate, digunakan untuk menghitung % CPO dan PKO dari 1 ton TBS.

Dari sisi produsen, tercatat sekitar lebih dari 200 pabrik kelapa sawit di seluruh Indonesia (dari sumber website Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia/GAPKI tercatat 185 perusahaan). Perkebunan Pemerintah didominasi oleh 10 BUMN yaitu PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) yang meliputi PTPN I-VIII, XIII dan XIV. Perkebunan Swasta Besar didominasi oleh 5 pemain besar (4 grup swasta nasional dan 1 grup swasta internasional) yaitu: PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology/PT. SMART (Grup Sinar Mas), PT. Astra Agro Lestari, PT. Asian Agri (Grup Raja Garuda Mas), Minamas Plantation (Grup Guthrie Berhad Malaysia) dan PT. Indofood, Tbk [5]. Para pemain besar BUMN dan swasta ini paling tidak menguasai lebih kurang 50% dari luas kebun sawit di Tanah Air. Dari 6 kelompok pemain besar ini, boleh dikatakan PT. Indofood, Tbk berpeluang menjadi penguasa utama jaringan bisnis sawit dari kebun sampai produk turunannya, dengan adanya akuisisi kebun sawit milik PT. London Sumatera (Lonsum) oleh Anthony Salim, yang menjual PT. Indosiar kepada keluarga Sariatmadja (SCTV) [7]. Beberapa pemain besar lainnya adalah PT. Bakrie Sumatera Plantation dan Bakrie Pasaman Plantation, dan PT. London Sumatera (Lonsum).

Jaringan bisnis hilir produk sawit dan aktivitas ekspor
Data dari PT. Capricorn Consult Inc. menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2003, pola konsumsi CPO di Indonesia adalah untuk margarin (1,6%), oleochemical (6,8%), sabun (2%), minyak goreng (29,6%), dan ekspor (60%). Sedangkan pengusahaan pemurnian minyak goreng di Indonesia dilakukan oleh sekitar 80 perusahaan, yang tersebar di 11 propinsi di Sumatera, Jawa dan Kalimantan dengan kapasitas produksi 7,79 juta ton pertahun [5]. Sedangkan jaringan bisnis hilir produk sawit ini (CPO dan PKO) telah sedemikian luasnya sebagaimana tergambar dalam skema di bawah ini.

Sumber: Bangun [1], p.5.

Produk turunan (untuk bahan makanan) dari kelapa sawit paling banyak adalah untuk industri minyak goreng (cooking oil). Sedangkan untuk produk non-makanan (selain diatas) menyebar ke berbagai industri antara lain: farmasi, textil, dan PVC.

Perkembangan data ekspor dan konsumsi CPO dunia menunjukkan kecenderungan yang stabil dan terus meningkat, sebagaimana ditunjukkan dalam diagram 2 dibawah ini. Sedangkan negara tujuan ekspor utama antara lain China, India dan Uni Eropa.

Diagram 2. Perkembangan ekspor dan konsumsi CPO dunia (dalam ribuan ton)

Diadopsi dari Tryfino [6], p.2.

Perkembangan nilai ekspor CPO Indonesia juga telah menunjukkan betapa pentingnya kontribusi sektor ini pada pertumbuhan nilai ekspor nasional sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Perkembangan Nilai Ekspor CPO terhadap Ekspor Nasional
Tahun Nilai Ekspor CPO % dari Nilai Ekspor Nasional
2001* 1,23 2,18%
2002* 2,35 4,11%
2003* 2,6 3%
2004** 4,43 8%
2005** 3,8 na
Sumber: * Prasetyani dan Miranti [5], p. 1; ** Indonesian Biodiversity-KEHATI [4], p.17.
Nilai ekspor CPO dalam Milliar USD
na: data tidak tersedia

Sedangkan perkembangan total ekspor produk CPO, PKO dan Processed PO dan PKO disajikan dalam tabel 4 dan 5.

Tabel 4. Perkembangan Ekspor CPO dan Processed PO
Tahun CPO
(ribuan ton) Processed PO
(ribuan ton) Total
(ribuan ton) Pertumbuhan
2002 2.085 3.529 6.334 Na
2003 2.892 3.494 6.386 0,82
2004 3.820 4.842 8.662 35,64
2005* 4.540 5.760 10.300 Na
2006* na na 11.300 Na
Diadopsi dari Bangun [1], p.7. (Sumber BPS) Processed Palm Oil meliputi produk: Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD PO), RBD Palm Olein, RBD Stearin dan Crude Olein.
* : estimasi
na: data tidak tersedia

Tabel 5. Perkembangan Ekspor PKO dan Processed PKO
Tahun PKO
(ribuan ton) Processed PKO
(ribuan ton) Total
(ribuan ton) Pertumbuhan
2002 595 143 738 na
2003 523 137 660 (10,57)
2004 706 198 904 36,97
2005* 770 230 1.000 10,62
2006* na na 1.100 na
Diadopsi dari Bangun [1], p.8. (Sumber BPS) Processed Palm Kernel Oil meliputi produk: Refined, Bleached and Deodorized Palm Kernel Oil (RBD PKO), RBD Palm Olein, RBD Stearin dan Crude Olein.
* : estimasi
na: data tidak tersedia

Dari tabel 3, paling tidak untuk periode 2001-2004, nilai ekspor CPO terus mengalami peningkatan dimana terjadi konsistensi antara jumlah produksi CPO nasional dan total ekspor. Disisi lain, harga CPO di Rotterdam pada periode yang sama juga menunjukkan peningkatan. Tapi secara umum, terlihat bahwa fluktuasi harga CPO cukup tajam (tertinggi pada tahun 1984 = 729 USD/ton dan terendah tahun 1986 = 258 USD/ton).

Diagram 3. Perubahan Harga CPO di Rotterdam 1980-Nov 2006 (USD/ton)

Dari uraian diatas, rasanya prospek pertumbuhan bisnis kelapa sawit cukup menjanjikan dengan adanya dukungan antara lain: ketersediaan lahan yang sangat luas terutama di pulau Kalimantan, Sulawesi dan Papua, dukungan pembiayaan dari bank-bank nasional, dan potensi pasar ekspor yang terus mengalami peningkatan.

Kemelut Minyak Goreng dan Insentif Ekonomi
Harga minyak goreng tembus Rp. 10.000 [9] dan harga minyak goring di propinsi Papua mencapai Rp 30-40 ribu perliter [12], begitu bunyi beberapa berita dalam harian interaktif nasional bulan ini. Sejak bulan April 2007, kecenderungan naiknya harga minyak goreng di pasar domestik telah ditengarai oleh banyak kalangan. Tak kurang Menteri Perindustrian Fahmi Idris juga mengkhawatirkan bahwa kebijakan jangka pendek diperlukan untuk meredam gejolak kenaikan harga ini [10]. Bahkan dalam salah satu harian nasional, Presiden dan Wakil Presiden juga ikut-ikutan menghimbau para pengusaha kelapa sawit untuk ikut membantu menyelesaikan kemelut minyak goreng di Tanah Air [3]. Pemerintah berusaha menimbang beberapa opsi kebijakan antara lain: porgam stabilisasi harga dengan operasi pasar, pemberian subsidi minyak goreng, penerapan kenaikan pajak buah dan kernel kelapa sawit beserta CPO dan turunannya, dan domestic market obligation bagi produsen minyak sawit. Mari kita bahas kelebihan dan kekurangan opsi ini satu-persatu.

Data menunjukkan bahwa dari produksi total CPO untuk tahun 2002-2006, konsumsi domestik rata-rata hanya sekitar 30% dan 70% nya diekspor. Gejolak ini wajar mengingat kecenderungan naiknya permintaan CPO dunia dari tahun ke tahun yang diikuti oleh naiknya harga CPO dari tahun 2001. Jelas mekanisme pasar ini memberikan insentif bagi pengusaha untuk meraup dollar sebanyak-banyaknya. Jadi dengan kata lain, daya tarik pasar ekspor lebih menjadi prioritas pengusaha.

Opsi kebijakan pertama dengan operasi pasar untuk menstabilkan harga menjadi program primadona dalam jangka pendek. Hal ini memuat beberapa keuntungan, pertama, pemerintah dapat mengikutsertakan pengusaha dalam berpartisipasi langsung dalam program ini, kedua, pendataan daerah-daerah langka minyak goreng akan lebih akurat, dan ketiga, opsi ini tidak bertentangan dengan mekanisme pasar domestik yang bisa jadi pemerintah dan pengusaha sendiri tak kuasa mengendalikannya. Paling tidak 3 (tiga) pemain besar utama –PT. Karya Prajona Nelayan, PT. Musim Mas, dan PT. Permata Hijau Sawit– minyak goreng nasional yang menguasai 65% pasar ekspor CPO telah dihimbau Pemerintah untuk ikut membantu menstabilkan harga. Namur efektivitas opsi ini harus terus-menerus dievaluasi karena lama-kelamaan akan mendistorsi pasar.

Untuk opsi subsidi, pemerintah telah berbuat bijak untuk tidak memberlakukannya karena lebih banyak potensi salah sasaran daripada manfaat. Selain itu, mekanisme subsidi minyak goreng belum ada pengaturannya dalam APBN.

Sayangnya, opsi pemberlakuan kenaikan pajak ekpsor buah dan kernel sawit (dari 3% menjadi 10%) dan produk CPO dan turunannya (dari sebelumnya 0,3%-1% menjadi seragam 6,5%) kelihatannya akan berdampak luas. Pendapat bahwa kenaikan pajak ekspor akan mengurangi volume ekspor, hanya berdasarkan ekspektasi. Kita perlu cermati apakah kenaikan pajak ekspor ini akan berdampak banyak bagi porsi marjin keuntungan pengusaha atau tidak. Bila tak terlalu terpengaruh, ya lebih baik tetap mengekspor.

Lebih jauh lagi, apabila kenaikan pajak ekspor terbukti benar mengurangi volume ekspor, hal ini akan berdampak bagi volatilitas suplai dan harga CPO dunia. Dengan potensi permintaan yang masih tinggi dan terus meningkat, maka kecenderungan kenaikan harga CPO dunia tidak terelakkan, yang pada gilirannya kembali memberikan insentif bagi pengusaha untuk mengekspor. Jadi, kebijakan ini berpotensi, dalam jangka pendek, meredam gejolak harga minyak goreng dalam negeri tapi dengan pengorbanan besar di jangka panjang.

Opsi keempat tentang pemberlakuan domestic market obligation bagi para produsen minyak goreng kelihatannya cukup berpotensi meredam gejolak harga. Namun, seperti ditengarai Faisal [3], kemelut minyak goreng bukan hanya masalah menambah jumlah pasokan, karut-marut tata niaga dan kebijakan ad-hoc pemerintahlah yang menjadi pokok persoalan. Pembenahan tata niaga ini merupakan masalah struktural yang mesti jadi prioritas pemerintah. Bukankah kita selayaknya tahu pengusaha-pengusaha mana yang hanya bermain di industri hulu sawit (produsen buah dan kernel sawit dan pengekpsor) dan yang bermain di industri hulu dan hilar (plus produk turunan CPO)? Pemerintah seharusnya memberikan porsi kesetaraan kepada para pengusaha untuk juga berpartisipasi dalam men-stabil-kan pasokan dan harga minyak goreng dalam negeri. Pemberlakuan pajak ekspor jelas-jelas memberikan kesan pemerintah masih suka bermain ‘kekuasaan’ untuk mengendalikan pasar. Disinsentif kebijakan ini berpotensi menimbulkan masalah baru di masa depan, sedangka perbedaan pendapat antar pejabat pemerintah jelas-jelas makin memperkeruh susanana.

Kesimpulan
Sulit rasanya memberikan kata akhir dalam tulisan ini mengingat keterbatasan data, waktu dan pengetahuan penulis dalam mensintesis masalah bisnis sawit dan kemelut minyak goreng. Namun, sebagai bahan wacana, hendaknya kita bisa kembali mendorong kerja sama antar pemerintah dan pengusaha dalam merundingkan solusi terbaik yang saling menguntungkan. Dalam bahasa ilmu ekonomi, pasar bisa mengalami kegagalan dalam memberikan porsi seimbang bagi kesejahteraan kelompok ‘the haves‘ (si kaya) dan ‘the have-nots‘ (si miskin), dan pemerintahlah yang dapat membantu mengatasi masalah ini. Tapi, pengendalian pemerintah harus tetap berpedoman bahwa pengusaha tetap memberikan respon terhadap insentif, tanpa memandang bahwa minyak goreng merupakan bahan pokok dan jelas benar pengaruhnya bagi masyarakat miskin pada saat harganya melambung tinggi. Karena itu, setiap opsi kebijakan hendaknya mengedepankan prinsip kolaborasi antar pemerintah-pengusaha. Satu saja alasannya, dalam dunia kompetisi bisnis sawit yang sangat tinggi dan mekanisme pasar yang di luar kendali, our own best is not enough.

Daftar Pustaka:
1. Bangun, Derom (2006), “Indonesian Palm Oil Industry”, Paper presented at the National Institute of Oilseed Products Annual Convention, Arizona, USA.

http://www.oilseed.org/pdf/am_2006_materials/Bangun_Text.pdf

2. Casson, A. (1999), “The Hesitant Boom: Indonesias Oil Palm Sub-Sector in an Era of Economic Crisis and Political Change”, Centre for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia.
www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/CASSON.pdf

3. Basri, Faisal, “Karut-marut Tata Niaga”, Analisis Ekonomi Kompas edisi 4 Juni 2007. http://www.kompas.com/

4. Indonesian Biodiversity-KEHATI, et.al, (2006), “Indonesian Path Toward Sustainable Energy: a case study of developing palm oil as biomass in Indonesia, Collaborative research report.

http://www.bothends.org/strategic/061211_Biomass%20case%20study%20Indonesia.pdf

5. Prasetyani, Martha dan Ermina Miranti (2004),”Indonesian Palm Oil Potentials and Business Prospects”, Economic Review Nomor 197 (Agustus).

http://www.bni.co.id/english/Document/197Palm.pdf

6. Tryfino (2006), “The Potency and Prospect of Palm Oil Industry”, Economic Review Nomor 206 (Desember). http://www.bni.co.id/english/Document/10palm.pdf

7. “Melego Sawit Dapat Televisi”, Majalah GATRA edisi 30/XIII tanggal 9 Juni 2007.

8. ”Pemerintah Pertimbangkan Subsidi Minyak Goreng”, Tempo Interaktif, 10 Juni 2007.

http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2007/06/10/brk,20070610-101632,id.html

9. ”Minyak Goreng Curah Tembus Rp. 10.000”, Tempo Interaktif, 12 Juni 2007.

http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2007/06/12/brk,20070612-101750,id.html

10. ”Pemerintah Khawatirkan Gejolak Harga CPO”, Media Indonesia Online, 28 April 2007.

http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=131568

11. ”Pungutan Ekspor CPO dan Turunannya Naik”, Media Indonesia Online, 15 Juni 2007.

http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=135619

12. “Harga Minyak Goreng di Papua Capai rp 40 Ribu per liter”, Media Indonesia Online, 8 Juni 2007.

http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=134960

Pencarian artikel ini: