Dari hasil survei menunjukkan kecenderungan masyarakat Indonesia untuk lebih suka membayar rokok dan pajaknya di banding membayar biaya kesehatan. 

Hal ini diungkapkan Dr. Laksono Trisantoro, Msc, pakar Desentralisasi Kesehatan dari UGM Yogyakarta dalam Seminar Dampak Dsentralisasi Terhadap Struktur dan Pendanaan Kesehatan di Banjarmasin, kalimantan. 

Menurut Dr. laksono hanya 1,6% masyarakat Indonesia yang membayar biaya kesehatan. Sedang masyarakat yang membayar untuk rokok dan pajaknya mencapai puluhan persen. 

Menurut Laksono, yang kini menjabat Direktur Program PMPK (Program Magister Pelayanan Kesehatan) Fakultas Kedokteran UGM , jika kondisi seperti ini masih berlangsung di era desentralisasi, maka akan mengalami kesulitan untuk menghimpun dana yang berasal dari JPKM. 

Dan dalam kondisi seperti ini ia merasa pesismis untuk dapat menghimpun dana masyarakat, apalagi mengharapkan JPKM dapat berkembang. 

Ini tentunya perlu peran aktif pemerintah, tidak hanya dari Depkes, namun tentunya juga kesadaran masyarakat tentang pentingnya bagaimana pemborosan uang yang keluar untuk merokok. 

Ada baiknya peran mubaligh dan dai di mana mencontohkan untuk tidak ikut-ikutan menjadi pembeli rokok, sehingga contoh nyata bagi para pengikutnya. Dan contoh memang teladan yang paling baik

Pencarian artikel ini: