Dengan menggunakan model perhitungan “untung-rugi” pembangunan, terbukti bahwa selama kurang lebih tiga puluh tahun ke belakang, pembangunan Indonesia ternyata sangat menititikberatkan pada unsur ekonomi, dan melupakan sekaligus mengorbankan unsur sosial dan lingkungan. Hal ini terungkap dari presentasi Prof. Iwan J. Aziz pada Seminar International bertema “Indonesia’s Sustainable Development Framework”, yang diselenggarakan oleh United Nations University/Institute of Advance Studies (UNU/IAS), Tokyo, Jepang, pada tanggal 26 September yang lalu.
UNU/IAS menggagas seminar ini dalam kerangka sustainable development di negara-negara berkembang. China, India, dan Indonesia dipilih menjadi laboratorium proyek mengingat populasi ketiga negara ini telah mewakili sekitar 1/3 penduduk dunia. Selain itu Indonesia sangat kaya dengan bio-diversity, demikian diungkapkan Dr. N.S. Cooray, Managing Co-ordinator, Indonesia Project.
Pada bagian lain presentasinya Prof. Iwan, yang saat ini menjadi guru besar di Cornell University, Amerika, menggambarkan berbagai kerugian sosial dan lingkungan yang diakibatkan terjadi selama ini. Untuk menjelaskan hal ini digunakan Counterfactual Policy Simulation, yaitu simulasi penerapan kebijakan ekonomi yang memperhatikan kelayakan sosial dan ramah lingkungan dibandingkan kebijakan yang berjalan saat ini. Simulasi ini menghasilkan kuantifikasi keuntungan dan sustainability pembangunan. Ia memberi contoh pada kasus polusi udara. Menurut laporan World Bank tahun 1994, akibat polusi udara di Jakarta terjadi 1.200 kasus kematian prematur, 32 juta kasus simpton pernapasan, dan 464 ribu kasus serangan asma. Untuk memperbaiki keadaan ini dibutuhkan biaya tidak kurang dari $220 juta. Padahal simulasi menunjukkan hal ini akan terminimalisir secara signifikan dengan menerapkan Vechicel Emission Standard (VES) dan Phasing Out Two-Strokes Engine (POTSE) serta penggunaan Unleaded Gasoline (UG). Simulasi yang sama diterapkan juga untuk mengusulkan kebijakan lain, misalnya pada bidang pertanian dan kehutanan.
Iwan, yang pada proyek ini bertindak sebagai co-ordinator of institutions/scholars in Indonesia, menegaskan sudah begitu banyak kebijakan dikeluarkan pemerintah Indonesia. Kegagalan demi kegagalan pembangunan dengan melupakan unsur sosial dan lingkungan saat ini disebabkan lemahnya law-enforcement pada penerapan kebijakan-kebijakan tersebut.
