“Not all the Injustice accompanying the tsunami can be blamed on Mother Nature” (Editorial Bangkok Post, 23 Desember 2006)

Thailand sama halnya seperti Indonesia adalah negeri yang terlanda tsunami 26 Desember 2004. Bahkan, tragedi ini dikatagorikan sebagai bencana alam terbesar dalam sejarah Thailand. Tsunami menerpa enam propinsi di tepi Lautan Andaman (Phang Nga, Krabi, Phuket, Ranong, Trang, dan Satun) dan 407 desa (47 diantaranya hancur total) yang dikenal sebagai daerah wisata berskala internasional.

Turut menjadi korban dalam tragedi tersebut adalah masyarakat nelayan di pesisir pantai, komunitas adat terpencil, dan pekerja migran yang bekerja di sektor turisme. Jumlah korban tewas dan hilang (per Desember 2005) lebih dari 8000 jiwa. Kendati tsunami menelan korban lebih banyak di Sri Lanka, namun kerugian finansial Thailand lebih besar dari Sri Lanka. Total kerugian akibat bencana ini berkisar dua milyar dollar AS yang berpengaruh terhadap berkurangnya GDP Thailand sekitar 0.4% Besarnya kerugian finansial yang dialami ini adalah nomor dua terbesar setelah Indonesia yang mengalami kerugian sekitar 4.45 milyar dollar AS (ADPC,2005).

Kendati demikian, dari lima negara terparah yang terlanda tsunami tahun 2004 (Indonesia, Thailand, Sri Lanka, India, Maldives) dapat dikatakan Thailand memiliki respon (disaster response) dan persiapan (disaster preparedness) yang relatif lebih baik. Minimal apabila dibandingkan dengan Indonesia. Dimana, hingga kini kebijakan penanganan bencana setingkat Undang-Undang (UU) -pun belum lahir di Indonesia.

Maka, dalam rangka mengenang dua tahun tragedi tsunami, tidak salah apabila kita belajar dari persiapan dan respon Thailand dalam menghadapi tsunami tahun 2004 ini.

Respon bencana Thailand

Dunia internasional mengakui bahwa pemerintah Thailand memiliki respon tanggap darurat terhadap tsunami yang efektif. Thailand memiliki tiga strategi respon terhadap bencana. Pertama adalah SAR (Search and Rescue) dan identifikasi terhadap para korban. Kedua, adalah tindakan mencegah penyebaran penyakit menular dan mencegah jatuhnya korban susulan di antara mereka yang masih hidup. Ketiga, adalah proses rekonstruksi dan rehabilitasi dalam jangka panjang bagi para korban (UNDP, 2005).

Efektifitas respon ini terlihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar (basic humanitarian needs) para korban dalam hitungan hari. Bahkan, lima hari setelah tsunami, pada 31 Desember 2006, Gubernur propinsi Phang Nga (daerah yang paling parah terkena tsunami) sudah menghimbau masyarakat untuk menghentikan bantuan karena telah lebih dari cukup.

Dan bantuan tersebut tidak sekedar terhadap warga Thai, namun juga terhadap pekerja migran (migrant workers) yang sebagian besar berasal dari Burma (baik yang berstatus terdaftar maupun gelap/ unregistered), dan turis asing dari mancanegara (tercatat ada 37 negara yang warga negaranya turut menjadi korban). Bahkan, pemerintah Thailand juga menggelar operasi forensik berskala massif untuk mengidentifikasi jenazah korban tsunami. Respon efektif ini didukung pula oleh perhatian dan bantuan dari masyarakat luas, sektor swasta dan juga LSM/ NGO. Hebatnya, para korban yang masih hidup juga sebagian turut berpartisipasi secara aktif. Misalnya di Ban Muang, dimana para korban turut membangun kamp penampungan sementara bersama-sama dengan lembaga kemanusiaan.

Bagi para korban tsunami, pemerintah Thailand melaksanakan program bantuan khusus antara lain berupa kompensasi (compensation schemes) melalui delapan sub komite nasional-nya. Hingga November 2005, kompensasi ini telah menjangkau 285.000 jiwa. Bantuan tersebut terdiri atas bermacam-macam scheme. Berkisar antara US $ 974, bagi keluarga yang kehilangan kepala keluarga-nya hingga US $ 49 bagi korban yang menderita luka ringan.

Koordinasi penanganan bencana dipimpin langsung oleh Perdana Menteri (ketika itu) Thaksin. Meskipun pada saat itu perencanaan persiapan menghadapi bencana (national preparedness plan) bisa dibilang tak ada, namun kerangka hukum dan hubungan struktural antar lembaga cukup jelas. Manajemen penanganan bencana berada langsung di bawah kendali Perdana Menteri (PM) yang melakukan koordinasi dan penggerakan langsung terhadap sejumlah badan dan institusi melalui Kementerian Dalam Negeri (Ministry of Interior) dan National Civil Defence Council. Pada tingkat propinsi dan distrik hirarki semacam itu berulang. Dimana gubernur dan Disaster Civil Defence Director berkoordinasi untuk mengimplementasikan program respon nasional di wilayahnya masing-masing.

Karena alur kerja yang jelas ini, tak ada struktur bersifat ad hoc yang dibentuk. Angkatan Darat Thailand (Royal Thai Armed Forces) dan kementerian yang lain melaksanakan fungsinya melalui National Defence Council. Sementara itu, Palang Merah Thailand (Thai Red Cross) bergabung untuk melaksanakan tanggap darurat di tingkat propinsi bekerjasama dengan lembaga kemanusiaan yang lain.

Saat ini, pemerintah Thailand memfokuskan respon tanggap bencananya pada rehabilitasi jangka panjang (long term recovery) terhadap komunitas yang menjadi korban. Dengan dukungan dari kalangan swasta dan NGO, mereka kini berupaya untuk merehabilitasi mata pencarian penduduk (livelihoods) di sektor perikanan (fisheries), turisme, bisnis dan pertanian (agriculture). Kemudian, perlindungan sosial khusus juga diberikan kepada anak-anak, utamanya anak-anak yatim/ piatu. Termasuk memberikan dukungan terapi psikososial bagi mereka yang mengalami trauma pascabencana (psychosocial trauma).

Tak sekedar terhadap makhluk hidup, pemerintah Thailand juga menaruh perhatian terhadap rehabilitasi lingkungan laut dan pantai. Dengan dukungan dari lembaga dalam dan luar negeri, mereka merehabilitasi terumbu karang (coral reef) dan membuat kebijakan (legislasi) untuk melindungi dan merehabilitasi sumber daya alam di wilayah yang terkena tsunami.

Kesiapan Thailand menghadapi bencana

Kesiapan Thailand menghadapi bencana bukan datang dari langit. Jauh sebelum tsunami 2004 terjadi, negeri ini telah memiliki perangkat kerja, kerangka hukum, dan struktur kelembagaan yang jelas dalam menghadapi bencana alam. Kendati tidak secanggih manajemen bencana ala Amerika Serikat (AS) ataupun Jepang, namun sedikit banyak manajemen bencana ala Thailand telah berperan baik sehingga respon terhadap tsunami 2004 berjalan efektif.

Sejak tahun 1979 Thailand telah memiliki Civil Defence Act. Undang-undang ini adalah payung bagi otoritas ketahanan sipil disana (National Civil Defence Council) untuk melaksanakan operasi/ aktivitas perlindungan terhadap masyarakat maupun instansi pemerintah, juga untuk memberikan bantuan dan melakukan tindakan-tindakan lain untuk mengurangi kerugian terhadap bencana yang bersifat publik (public disaster). Baik bencana alam (natural disaster) maupun bencana karena ulah manusia (man made disaster). Kegiatan ini berlangsung sebelum, selama, dan sesudah bencana terjadi.

Adanya National Defence Council ini melengkapi National Safety Council of Thailand yang lahir kemudian atas mandat Peraturan Perdana Menteri tahun 1995. Perbedaannya, badan yang terakhir ini bertugas menangani keselamatan publik terhadap kecelakaan lalu lintas, kecelakaan di tempat kerja, kebocoran bahan kimia, hingga keselamatan di rumah dan gedung bertingkat.

Pada tahun 2002, Thailand membuat terobosan menarik dengan membentuk departemen pencegahan dan mitigasi bencana (Department of Disaster Prevention and Mitigation) yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Ministry of Interior) atas mandat dari Bureaucrat Reform Act 2002. Departemen ini memiliki tiga fungsi. Pertama, peningkatan kapasitas dan pengetahuan instansi pemerintah maupun masyarakat terhadap pencegahan dan mitigasi bencana. Kedua, pemantapan dan pengembangan strategi manajemen bencana. Ketiga, pengembangan teknologi informasi, komunikasi, dan peralatan terkait dengan manajemen bencana.

Peningkatan kapasitas dan pengetahuan terhadap bencana dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan formal dan informal di tingkat nasional hingga di level akar rumput. Termasuk mengintegrasikan pengetahuan tentang bencana dalam kurikulum pendidikan nasional. Departemen ini memiliki enam Akademi khusus untuk pencegahan dan mitigasi bencana (Disaster Prevention and Mitigation Academy), yang tersebar di seluruh Thailand. Juga, mereka secara rutin menyelenggarakan training dan latihan pencegahan bencana (disaster drill) untuk para manajer, praktisi, pemerintah daerah, hingga pejabat publik. Di tingkat regional, departemen ini memiliki 12 regional center yang memiliki mandat serupa di tingkat regional. Departemen ini memiliki target bahwa nantinya di tingkat sub district (tambon) sudah harus memiliki satu tim SAR (Search and Rescue).

Pengembangan strategi manajemen bencana antara lain dilakukan melalui pelibatan masyarakat dalam program Community-based Disaster Risk Management (Manajemen Resiko Bencana Berbasis Masyarakat). Dimana masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dilibatkan secara aktif dalam proses identifikasi, analisis, tindakan, monitoring, dan evaluasi terhadap resiko terjadinya bencana. Sehingga, masyarakat dapat mengurangi tingkat kerentanannya (vulnerabilities) dan sekaligus meningkatkan kapasitas menghadapi bencana-nya (coping capacity).

Pengembangan teknologi menghadapi bencana dilakukan dengan melakukan kerjasama teknis dan transfer teknologi dengan lembaga-lembaga berkompeten di tingkat regional maupun internasional. Termasuk dalam program ini adalah memantapkan sistem peringatan dini (early warning system). Setelah terjadi tsunami 2004, PM Thaksin membentuk National Disaster Warning Center dengan misi antara lain memonitor dan memberi informasi terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi dan tsunami.

Satu langkah konkrit yang telah dilakukan, pemerintah Thailand telah memasang 80 menara peringatan dini (early warning tower) di enam propinsi sepanjang lautan Andaman. Sementara itu, 48 menara lainnya yang dipasang di teluk Thailand akan usai dipasang pada Februari 2007. Jumlah tersebut akan bertambah lagi hingga mencakup 57 propinsi rawan bencana alam di Thailand. Sebelumnya, pada awal Desember 2006 pemerintah Thailand telah berhasil dalam memasang instalasi apung peringatan dini terhadap tsunami (Deep Ocean Assesment and Report of Tsunami – Dart) di tengah Lautan Andaman, 1100 km sebelah barat Phuket. Instalasi ini bertugas untuk mendeteksi gelombang tsunami dan mengirimkan sinyal peringatan kepada delapan negara yang berada di sekitar Samudera Hindia (Bangkok Post, 6/12-06).

Belajar dari Thailand

Kendati relatif lebih siap menghadapi bencana alam, Thailand bukan tanpa kelemahan. Tragedi tsunami 2004 mengajarkan kepada Thailand bahwa ternyata kesiapsiagaan di level nasional tak otomatis menjalar ke level lokal. Sama seperti Indonesia, skala bencana yang begitu luas tak pelak membuat aparat lokal sempat kalang kabut. Bantuan datang begitu banyak namun tak semua dapat didistribusikan. Disamping karena tak semua barang bantuan dapat dimanfaatkan, juga petugas dan volunteer yang tersedia tak terlalu banyak dan kurang berpengalaman.

Kelemahan berikutnya adalah komunikasi dengan pihak donor baik di level nasional maupun internasional. Karena, pemerintah Thailand tak pernah secara resmi meminta bantuan kepada pihak internasional. Sehingga, ketika bantuan datang, tak semuanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan korban.

Catatan berikutnya adalah, tsunami 2004 mengajarkan Thailand untuk memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok rentan yang turut menjadi korban ataupun korban susulan (secondary victims) dari tragedi ini. Mereka adalah anak-anak yang terancam menjadi korban eksploitasi seksual dan trafficking. Kemudian kelompok etnik minoritas, utamanya etnis Moken (sea gypsi) dan minoritas muslim di sepanjang pesisir lautan Andaman. Juga, para pekerja migran yang kebanyakan datang dari Burma dan berstatus gelap (unregistered).

Di luar semua kekurangan tersebut, respon dan persiapan Thailand menghadapi bencana sangat bisa dipelajari. Walaupun memang skala kerusakan, kerugian, maupun korban jiwa akibat gempa bumi dan tsunami tersebut tak dapat dibandingkan dengan Indonesia.

Hal yang bisa dipelajari adalah bagaimana Thailand memiliki perangkat kerja, hubungan struktural, dan kerangka hukum yang jelas dalam menghadapi bencana. Juga, bagaimana perangkat politik dan pemerintahannya begitu serius dan berkomitmen untuk mengatasi bencana. Perdana Menteri Thaksin barangkali kurang piawai dalam mengelola keuangan dan kekerasan di Thailand Selatan (yang membuatnya terjungkal September 2006 silam), namun dunia internasional mengakui kesigapannya dan jajarannya dalam menghadapi bencana tsunami 2004.

Maka, kita memang tak dapat mencegah terjadinya bencana alam. Namun kita juga tak dapat sepenuhnya menyalahkan alam atas segala kerusakan dan kerugian yang terjadi. Apalagi, ketika kita tak pernah mengambil pelajaran dan tak ingin untuk melakukan persiapan yang lebih baik untuk menghadapi bencana berikutnya.

Heru Susetyo. Visiting Researcher pada Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University – Bangkok ; Staf Pengajar Fakultas Hukum UI – Depok

Pencarian artikel ini: